Yuk Intip Demokrasi Pancasila dalam bingkai Politik Hukum Indonesia
Hukum tak selamanya disaksikan jadi penjamin kepastian hukum, penegak hak-hak warga, atau penjamin keadilan. Amat banyak ketetapan hukum yg tumpul, tak mempan memotong kesewenang-wenangan, tak bisa menegakkan keadilan serta tidak bisa menghadirkan dirinya sendiri jadi petunjuk yang wajib disertai dalam menuntaskan beragam perkara yg selayaknya dapat dijawab oleh hukum. Bahkan juga banyak produk hukum yg tambah banyak diwarnai oleh kepentingan-kepentingan politik pemegang kekuasaan menguasai. Nyata-nyatanya hukum tak steril dari subsistem kemasyarakatan yang lain. Politik kerap mengerjakan intervensi atas pembuatan serta implementasi hukum. Politik hukum dengan cara simple bisa dirumuskan jadi peraturan hukum (legal policy) yg bakal atau udah dilakukan dengan cara nasional oleh pemerintah, termasuk juga penjelasan terkait bagaimana politik pengaruhi hukum melalui langkah menyaksikan konfigurasi kapabilitas yg berada pada belakang pembuatan serta penegakan hukum itu. Hukum tidak bisa cu...