Alasan Korupsi sebagai Musuh Investasi
Jadi presiden dipilih, dalam periode ke dua pemerintahannya Jokowi diyakinkan bakal menggenjot penanaman modal (investasi) seluas-luasnya di Indonesia. Hasilnya tiap-tiap kementerian serta instansi negara berkaitan, terutama Tubuh Penyelarasan Penanaman Modal (BKPM) dituntut buat lakukan tindakan inovatif serta kreatif dalam mengajak banyak investor asing buat menancapkan modalnya di Indonesia.
Impian Presiden Jokowi itu dikatakan lewat satu diantara point khusus dalam pidato Visi Indonesia, Juli lalu yang utamanya menyatakan kalau investasi yaitu pintu masuk untuk terbukanya lapangan pekerjaan, sebab itu butuh ditambah keringanan dalam pengurusan perizinan serta jangan ada (penduduk serta pemeran upaya dalam negeri) yang alergi pada investasi. Bahkan juga Presiden Jokowi tak malas menindak perihal yang bisa membatasi investasi di Indonesia.
Menyongsong semangat Presiden dalam mengundang investasi seluas-luasnya ke Indonesia, dalam tulisan singkat ini bakal dikupas perihal resiko korupsi jadi extraordinary crime pada investasi, sebagai satu diantara rujukan penting untuk investor dalam berinvestasi di satu negara.
Mode Penumpasan Korupsi
Dalam sudut pandang hukum, penjelasan korupsi udah diterangkan dalam 13 Masalah dalam UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 terkait Penumpasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasar pada pasal-pasal itu, korupsi dirumuskan dalam tiga puluh bentuk atau model tindak pidana, akan tetapi seluruhnya itu pada prinsipnya bisa dikategorikan dalam tujuh objek besar ialah aksi-aksi yang berkaitan dengan kerugian Negara, suap menyogok, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, aksi nakal, bentrokan keperluan dalam pemasokan serta gratifikasi.
Gosip penumpasan korupsi bisa disebut senantiasa berubah menjadi trending topic di Indonesia. Perihal ini tampak dalam proses penentuan pimpinan Komisi Penumpasan Korupsi (KPK) yang diliput banyak media serta mencuri perhatian penduduk luas. Usul bahkan juga masukan udah mengalir deras ke Panitia Seleksi (Pansel) yang udah kerja keras buat menyaring calon pimpinan KPK yang dikehendaki bisa menyudahi sepak terjang banyak koruptor yang menyebabkan kerusakan sendi-sendi kehidupan berbangsa serta bernegara.
Oleh sebab itu, tiap-tiap bagian penduduk diundang oleh Pansel buat ikut serta dalam berikan saran terkait reputasi banyak capim KPK yang namanya udah menyebar di media pers.
Menghimpit Investor
Jadi advokat yang mempunyai pengalaman dalam jadi wakil serta berkomunikasi dengan cara mendalam dengan Chief Executive Officer (CEO) yang datang dari sekian banyak negara asing yang diketahui bersih dalam penyelenggaraan pemerintahan mereka, saya bakal menguraikan berbagai hal berkaitan efek korupsi pada investasi, yang dirangkum dari pandangan banyak CEO asing yang sempat mempercaya perkara hukumnya saya tangani.
Pada dunia usaha, tingkat prediktabilitas Return on Investment (RoI) begitu penting buat penilaian investor dalam menginvestasikan dana mereka dalam sesuatu negara. Dengan cara simple, RoI bisa disebut jadi perbandingan di antara keuntungan bersih dari suatu investasi serta cost yang dikeluarkan buat investasi itu. Suatu RoI yang tinggi bermakna pemasukan yang diraih dari investasi itu tambah besar dari cost yang dikeluarkan.
Jadi suatu ukuran sukses, RoI dimanfaatkan buat mempelajari efisiensi suatu investasi atau buat membanding-bandingkan tingkat efisiensi dari sejumlah investasi yang tidak sama. Sebelum berinvestasi, investor lebih dahulu melaksanakan penelitian bahkan juga tinjauan yang menyeluruh terkait tingkat prediktabilitas, yang salah satunya bisa diukur dari aspek keamanan, kestabilan, beberapa kebijakan strategis pemerintah, termasuk juga keputusan penegakan hukum dalam sesuatu negara.
Karenanya, dibutuhkan suatu " ekosistem " yang bersih serta sehat dalam suatu negara biar berubah menjadi menarik di mata investor. Satu diantara aspek yang begitu miliki potensi menyebabkan kerusakan " ekosistem " yang baik itu yaitu korupsi, lantaran di negara yang tingkat korupsinya tinggi pastinya sebabkan ketidakstabilan upaya yang berakhir pada suatu situasi dimana investor sukar buat memperkirakan tingkat RoI.
Ketidakstabilan itu tentulah pengaruhi proses pemungutan ketentuan berinvestasi, lantaran di cemaskan tingkat RoI yang dikehendaki bakal menyusut dengan cara subtansial atau berubah menjadi rendah, lantaran berlangsungnya penambahan cost yang dipicu oleh ada pungli, uang pelicin, bahkan juga dana perlindungan yang " terpaksa sekali " mesti diserahkan ke pelaku spesifik yang punyai kekuasaan buat menghimpit investor.
Jual Beli Jabatan
Dalam jalankan upayanya, investor yang datang dari sekian banyak negara maju biasa punya urusan atau berkomunikasi dengan standard profesionalisme yang tinggi, punyai landasan akuntabilitas yang pasti dengan mendahulukan efisiensi serta efektivitas dalam kerja.
Korupsi berbentuk jual beli jabatan bisa mendudukkan beberapa orang yang tak kompeten dalam urutan atau jabatan strategis yang punyai kekuasaan buat memastikan. Lantaran jabatan itu diraih hasil dari lobi, bahkan juga suap, jadi mereka bukan kerja dengan mental pelayan atau pengabdi negara yang profesional namun mental " pengusaha " yang wajib kembalikan " investasi " yang udah dikerjakan buat mencapai jabatan itu serta setelah itu cari untung besar lewat jabatan yang udah digenggamnya.
Disaat investor yang datang dari negara yang termasuk bersih dari korupsi terjalin dengan petinggi sama dengan itu, terbentuklah " bentrokan " dalam pelbagai faktor, baik profesionalisme dalam kerja, ataupun akuntabilitas serta kepatuhan pada etika serta keputusan hukum yang berlaku. Bentrokan begini jelas bisa membatalkan animo investor buat berinvestasi dalam sesuatu negara.
Bermutu Rendah
Pengalaman sang CEO itu pun mengatakan kalau di sekian banyak negara berkembang yang tingkat korupsi, kolusi, serta nepotisme (KKN) termasuk tinggi, kerap ditemui kalau proses rekrutmen di badan-badan pemerintahan bukan didasarkan pada kompetensi namun suap menyogok serta interaksi, baik itu interaksi kekeluargaan, kesukuan, atau perkawanan.
Jadi, KKN " menyingkirkan " pertandingan yang selayaknya berlangsung biar diraih hasil yang terhebat. Bila lantas ada pertandingan lewat sekumpulan tes atau ujian, itu juga cuma rutinitas semata lantaran juara atau mereka yang bakal diterima udah ditetapkan lebih dahulu oleh pimpinan yang terima suap atau kerabatnya yang menggenggam tampuk pimpinan.
Praktik-praktik nakal begitu dalam nilai spesifik bisa " mematikan " semangat beberapa orang yang berkehendak buat belajar dengan giat buat mencapai prestasi yang tinggi atas basic kompetensi lantaran mereka telanjur skeptis dengan meriahnya praktik KKN. Konsenkuensinya, disaat pegawai-pegawai yang duduk di bangku pemerintahan lewat hasil KKN itu terjalin dengan investor, bakal berlangsung " bentrokan " terpenting dalam soal profesionalisme lantaran mereka pada prinsipnya yaitu beberapa orang yang bermutu rendah serta tak bisa menduduki urutan atau jabatan-jabatan pemerintah yang terjalin dengan investor.
Artikel Terkait : menghitunginflasi
Last but not least, kita mengharapkan biar Pansel KPK sukses menjaring calon pimpinan KPK yang punyai wawasan yang menyeluruh pada masalah investasi, dalam relevansinya dengan mencegahan serta penumpasan korupsi, sampai Indonesia tidak hanya berubah menjadi negara yang siap buat terima investasi, akan tetapi pun oke dalam bangun negeri dengan sifat bangsa yang kuat serta miliki integritas.
Impian Presiden Jokowi itu dikatakan lewat satu diantara point khusus dalam pidato Visi Indonesia, Juli lalu yang utamanya menyatakan kalau investasi yaitu pintu masuk untuk terbukanya lapangan pekerjaan, sebab itu butuh ditambah keringanan dalam pengurusan perizinan serta jangan ada (penduduk serta pemeran upaya dalam negeri) yang alergi pada investasi. Bahkan juga Presiden Jokowi tak malas menindak perihal yang bisa membatasi investasi di Indonesia.
Menyongsong semangat Presiden dalam mengundang investasi seluas-luasnya ke Indonesia, dalam tulisan singkat ini bakal dikupas perihal resiko korupsi jadi extraordinary crime pada investasi, sebagai satu diantara rujukan penting untuk investor dalam berinvestasi di satu negara.
Mode Penumpasan Korupsi
Dalam sudut pandang hukum, penjelasan korupsi udah diterangkan dalam 13 Masalah dalam UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 terkait Penumpasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasar pada pasal-pasal itu, korupsi dirumuskan dalam tiga puluh bentuk atau model tindak pidana, akan tetapi seluruhnya itu pada prinsipnya bisa dikategorikan dalam tujuh objek besar ialah aksi-aksi yang berkaitan dengan kerugian Negara, suap menyogok, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, aksi nakal, bentrokan keperluan dalam pemasokan serta gratifikasi.
Gosip penumpasan korupsi bisa disebut senantiasa berubah menjadi trending topic di Indonesia. Perihal ini tampak dalam proses penentuan pimpinan Komisi Penumpasan Korupsi (KPK) yang diliput banyak media serta mencuri perhatian penduduk luas. Usul bahkan juga masukan udah mengalir deras ke Panitia Seleksi (Pansel) yang udah kerja keras buat menyaring calon pimpinan KPK yang dikehendaki bisa menyudahi sepak terjang banyak koruptor yang menyebabkan kerusakan sendi-sendi kehidupan berbangsa serta bernegara.
Oleh sebab itu, tiap-tiap bagian penduduk diundang oleh Pansel buat ikut serta dalam berikan saran terkait reputasi banyak capim KPK yang namanya udah menyebar di media pers.
Menghimpit Investor
Jadi advokat yang mempunyai pengalaman dalam jadi wakil serta berkomunikasi dengan cara mendalam dengan Chief Executive Officer (CEO) yang datang dari sekian banyak negara asing yang diketahui bersih dalam penyelenggaraan pemerintahan mereka, saya bakal menguraikan berbagai hal berkaitan efek korupsi pada investasi, yang dirangkum dari pandangan banyak CEO asing yang sempat mempercaya perkara hukumnya saya tangani.
Pada dunia usaha, tingkat prediktabilitas Return on Investment (RoI) begitu penting buat penilaian investor dalam menginvestasikan dana mereka dalam sesuatu negara. Dengan cara simple, RoI bisa disebut jadi perbandingan di antara keuntungan bersih dari suatu investasi serta cost yang dikeluarkan buat investasi itu. Suatu RoI yang tinggi bermakna pemasukan yang diraih dari investasi itu tambah besar dari cost yang dikeluarkan.
Jadi suatu ukuran sukses, RoI dimanfaatkan buat mempelajari efisiensi suatu investasi atau buat membanding-bandingkan tingkat efisiensi dari sejumlah investasi yang tidak sama. Sebelum berinvestasi, investor lebih dahulu melaksanakan penelitian bahkan juga tinjauan yang menyeluruh terkait tingkat prediktabilitas, yang salah satunya bisa diukur dari aspek keamanan, kestabilan, beberapa kebijakan strategis pemerintah, termasuk juga keputusan penegakan hukum dalam sesuatu negara.
Karenanya, dibutuhkan suatu " ekosistem " yang bersih serta sehat dalam suatu negara biar berubah menjadi menarik di mata investor. Satu diantara aspek yang begitu miliki potensi menyebabkan kerusakan " ekosistem " yang baik itu yaitu korupsi, lantaran di negara yang tingkat korupsinya tinggi pastinya sebabkan ketidakstabilan upaya yang berakhir pada suatu situasi dimana investor sukar buat memperkirakan tingkat RoI.
Ketidakstabilan itu tentulah pengaruhi proses pemungutan ketentuan berinvestasi, lantaran di cemaskan tingkat RoI yang dikehendaki bakal menyusut dengan cara subtansial atau berubah menjadi rendah, lantaran berlangsungnya penambahan cost yang dipicu oleh ada pungli, uang pelicin, bahkan juga dana perlindungan yang " terpaksa sekali " mesti diserahkan ke pelaku spesifik yang punyai kekuasaan buat menghimpit investor.
Jual Beli Jabatan
Dalam jalankan upayanya, investor yang datang dari sekian banyak negara maju biasa punya urusan atau berkomunikasi dengan standard profesionalisme yang tinggi, punyai landasan akuntabilitas yang pasti dengan mendahulukan efisiensi serta efektivitas dalam kerja.
Korupsi berbentuk jual beli jabatan bisa mendudukkan beberapa orang yang tak kompeten dalam urutan atau jabatan strategis yang punyai kekuasaan buat memastikan. Lantaran jabatan itu diraih hasil dari lobi, bahkan juga suap, jadi mereka bukan kerja dengan mental pelayan atau pengabdi negara yang profesional namun mental " pengusaha " yang wajib kembalikan " investasi " yang udah dikerjakan buat mencapai jabatan itu serta setelah itu cari untung besar lewat jabatan yang udah digenggamnya.
Disaat investor yang datang dari negara yang termasuk bersih dari korupsi terjalin dengan petinggi sama dengan itu, terbentuklah " bentrokan " dalam pelbagai faktor, baik profesionalisme dalam kerja, ataupun akuntabilitas serta kepatuhan pada etika serta keputusan hukum yang berlaku. Bentrokan begini jelas bisa membatalkan animo investor buat berinvestasi dalam sesuatu negara.
Bermutu Rendah
Pengalaman sang CEO itu pun mengatakan kalau di sekian banyak negara berkembang yang tingkat korupsi, kolusi, serta nepotisme (KKN) termasuk tinggi, kerap ditemui kalau proses rekrutmen di badan-badan pemerintahan bukan didasarkan pada kompetensi namun suap menyogok serta interaksi, baik itu interaksi kekeluargaan, kesukuan, atau perkawanan.
Jadi, KKN " menyingkirkan " pertandingan yang selayaknya berlangsung biar diraih hasil yang terhebat. Bila lantas ada pertandingan lewat sekumpulan tes atau ujian, itu juga cuma rutinitas semata lantaran juara atau mereka yang bakal diterima udah ditetapkan lebih dahulu oleh pimpinan yang terima suap atau kerabatnya yang menggenggam tampuk pimpinan.
Praktik-praktik nakal begitu dalam nilai spesifik bisa " mematikan " semangat beberapa orang yang berkehendak buat belajar dengan giat buat mencapai prestasi yang tinggi atas basic kompetensi lantaran mereka telanjur skeptis dengan meriahnya praktik KKN. Konsenkuensinya, disaat pegawai-pegawai yang duduk di bangku pemerintahan lewat hasil KKN itu terjalin dengan investor, bakal berlangsung " bentrokan " terpenting dalam soal profesionalisme lantaran mereka pada prinsipnya yaitu beberapa orang yang bermutu rendah serta tak bisa menduduki urutan atau jabatan-jabatan pemerintah yang terjalin dengan investor.
Artikel Terkait : menghitunginflasi
Last but not least, kita mengharapkan biar Pansel KPK sukses menjaring calon pimpinan KPK yang punyai wawasan yang menyeluruh pada masalah investasi, dalam relevansinya dengan mencegahan serta penumpasan korupsi, sampai Indonesia tidak hanya berubah menjadi negara yang siap buat terima investasi, akan tetapi pun oke dalam bangun negeri dengan sifat bangsa yang kuat serta miliki integritas.
Komentar
Posting Komentar